Sejarah dan Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

sejarah dan dasar hukum pemberantasan korupsi

Soal Nomor 1

Apa isi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10)? 

a. Membikin logo antikorupsi 

b. Mengaragkan Aparat Sipil Negara untuk menghindari korupsi. 

c. Pembuatan jargon mboten korupsi mboten ngapusi 

d. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Isi dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah adalah:

d. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Soal Nomor 2

Apa tujuan dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 

a. Pemberian efek jera bagi koruptor 

b. Sebagai Acuan melalui Rencana Strategi Nasional Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi 

c. Mencegah koruptor untuk kabur ke luar negeri 

d. Membikin koruptor takut melakukan korupsi

Tujuan dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018 adalah:

b. Sebagai Acuan melalui Rencana Strategi Nasional Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Soal Nomor 3

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai dasar hukum payung secara umum (Lex Generalis) adalah 

a. UU 8 ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

b. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 

c. UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

d. UU 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai dasar hukum payung secara umum (Lex Generalis) adalah:

b. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Soal Nomor 4

Apa fungsi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018? 

a. Mengasingkan koruptor ke luar negeri 

b. Mencabut hak politik koruptor 

c. Melibatkan masyrakat untuk mencegah dan melaporkan tindak pidana korupsi 

d. Mempermalukan koruptor

Fungsi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 adalah:

c. Melibatkan masyarakat untuk mencegah dan melaporkan tindak pidana korupsi

Soal Nomor 5

Apa fungsi UU nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang? 

a. penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari usaha pemberantasan korupsi 

b. mengatur tindakan penanganan dan pelaporan terkait tindak pidana atas uang dari hasil kejahatan. 

c. Semua Benar 

d. Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertanggung mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Fungsi UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang adalah:

c. Semua Benar

Jawaban ini mencakup penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan, pengaturan tindakan penanganan dan pelaporan terkait tindak pidana atas uang dari hasil kejahatan, dan pembentukan PPATK.